Telegram baru-baru ini memperbarui kebijakan privasinya terkait data pengguna. Menurut laman privasi yang baru, data pengguna akan diserahkan kepada pemerintah.
Kebijakan tersebut akan terjadi setelah adanya permintaan resmi yang mengonfirmasi keterlibatan pengguna dalam aktivitas ilegal yang melanggar syarat layanan platform.
Setelah menerima surat perintah, Telegram akan menganalisisnya sebelum memutuskan untuk memberikan informasi seperti nomor telepon dan alamat IP kepada otoritas yang berwenang.
Aturan Baru Telegram Lebih Ketat
Perubahan ini terjadi setelah pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov, ditahan oleh pihak berwenang Prancis karena diduga membiarkan aktivitas ilegal di platformnya. Meskipun Durov telah dibebaskan, ia dilarang meninggalkan Prancis.
Dalam sebuah pengumuman di channel Telegram, Durov menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan fitur pencarian oleh pengguna yang menjual barang ilegal.
Telegram juga berencana untuk mengungkapkan apakah mereka menyerahkan data pengguna kepada pihak berwenang dalam laporan transparansi yang dirilis setiap kuartal. Selain kebijakan privasi, Durov menambahkan bahwa moderator kini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi dan menghapus konten bermasalah dari hasil pencarian.
Selain itu, fitur 'People Nearby' telah diubah untuk hanya menampilkan bisnis yang sah, mengeliminasi bot atau penipu, serta menangguhkan fitur unggah media ke layanan blogging anonim, Telegraph.
Penangkapan Pavel Durov Bikin Telegram Tak Lagi "Privat"?
Penangkapan CEO Telegram, Pavel Durov, oleh otoritas Prancis pada Agustus 2024 lalu diduga jadi pemicu perubahan kebijakan privasi memdadak tersebut. Perdebatan tentang privasi dan keamanan digital memang menjadi isu platform perpesanan asal Rusia ini.
Durov dituduh membiarkan aktivitas ilegal terjadi di platform tanpa pengawasan yang cukup. Alhasil, perubahan kebijakan besar dilakukan oleh Telegram, yang dianggap sebagai respons langsung terhadap tekanan dari pemerintah.
Selama ini, Telegram memang dikenal sebagai platform yang sangat menjunjung tinggi privasi para penggunanya. Perubahan kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di antara pengguna mengenai keamanan obrolan pribadi mereka di aplikasi tersebut.
Di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa tindakan terhadap Pavel Durov diperlukan untuk menegakkan hukum dan mencegah penyalahgunaan platform digital.
Telegram kini harus dengan hati-hati menavigasi tekanan tersebut, mengingat reputasinya sebagai platform yang aman dan privat sangat krusial bagi kelangsungan bisnisnya. Meskipun demikian, Telegram tampaknya berusaha keras untuk menemukan keseimbangan antara melindungi privasi pengguna dan memenuhi tuntutan pemerintah.
Baca artikel dan berita menarik lainnya dari JalanTikus di Google News