Susul MUI dan NU, Muhammadiyah Juga Keluarkan Fatwa Haram Untuk Mata Uang Kripto

Default

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah belum lama ini mengeluarkan fatwa haram bagi penggunaan aset kripto (crypotcurrency) sebagai alat investasi maupun transaksi, geng.

Sebelumnya, fatwa serupa juga dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

Sementara pihak Muhammadiyah menegaskan fatwa haram kripto dalam keputusan Fatwa Tarjih tersebut seperti yang tertuang di laman resminya.

"Dalam Fatwa Tarjih menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar," tulis Muhammadiyah seperti yang dilansir dari laman resminya, Jumat (21/01/2022).

Dalam hal ini, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memandang mata uang kripto dari dua sisi, yakni sebagai alat investasi dan juga sebagai alat tukar atau untuk bertransaksi.

Dasar lain yang turut menguatkan fatwa ini ada pada kerangka etika bisnis yang diputuskan oleh Majelis Tarwih dan Tajdid dalam Musyawarah Nasional XXVII di Padang tahun 2003 lalu.

Spekulatif dan Mengandung Unsur Gharar

Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid, mata uang kripto sebagai alat investasi dianggap memiliki banyak kekurangan secara syariat Islam, geng. Salah satu yang paling jelas adalah sifatnya yang spekulatif.

Nilai mata uang Bitcoin yang sangat fluktuatif bisa dijadikan sebagai contoh. Pasalnya, kenaikan atau penurunan nilai Bitcoin setiap waktunya memang diketahui sangat tidak wajar.

Tidak hanya itu, cryptocurrency tersebut juga mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar dalam pandangan Islam.

Masih menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Bitcoin hanyalah seperti deretan angka tanpa underlying asset atau aset yang menjamin bahwa cryptocurrency sama seperti emas dan barang berharga lainnya.

PP Muhammadiyah 23a52

Sumber foto: Muhammadiyah

"Sifat spekulatif dan gharar ini diharamkan oleh syariat sebagaimana Firman Allah dan hadis Nabi SAW serta tidak memenuhi nilai dan tolok ukur Etika Bisnis," rilis Muhammdiyah.

"Khususnya dua poin ini, yaitu: tidak boleh ada gharar (HR. Muslim) dan tidak boleh ada maisir (QS. Al Maidah ayat 90)," lanjut keterangan rilis tersebut.

Belum Sah Sebagai Alat Tukar

Permasalahan yang juga ikut digarisbawahi adalah soal penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar atau transaksi.

Sebagai alat tukar, cryptocurrency sebenarnya hampir mirip dengan sistem barter pada zaman dahulu, selama kedua belah pihak sama-sama sepakat dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Hanya saja, jika berdasar pada dalil sadd adz dzatiah (mencegah keburukan), maka penggunaan mata uang kripto ini bisa jadi bermasalah.

"Standar mata uang yang dijadikan alat tukar harusnya memenuhi dua syarat, diterima masyarakat dan disahkan negara yang dalam hal ini diwakili oleh otoritas resmi seperti bank sentral," tulis keterangan PP Muhammadiyah.

Meski penggunaannya dapat diterima di kalangan masyarakat umum, namun tren yang satu ini belum disahkan sebagai alat tukar resmi oleh negara.

"Penggunaan bitcoin sebagai alat tukar bukan hanya belum disahkan oleh negara, tapi juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggungjawab atasnya."

Bitcoin 59374

Sumber foto: IST

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dapat menyimpulkan bahwa terdapat kemudaratan dalam penggunaan mata uang kripto.

Putusan MUI dan NU

Sebelumnya, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur juga mengeluarkan fatwa haram untuk transaksi mata uang kripto dalam diskusi atau bahtsul masail pada 24 Oktober 2021 lalu.

Menurut PWNU Jawa Timur, meski kripto diakui pemerintah sebagai komoditi, tapi tetap saja tidak sesuai dengan syariat karena bisa saja dapat menghilangkan legalitas transaksi.

Sementara MUI resmi mengharamkan penggunaan kripto pada November 2021 lalu. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh dalam konferensi pers hasil ijtima Komisi Fatwa MUI.

Menurut MUI, cryptocurrency sebagai mata uang mengandung gharar dan dharar serta bertentangan dengan UU nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

Baca juga artikel seputar News atau artikel menarik lainnya dari Muhammad Irsyad.

BACA JUGA

Gak Perlu Uang Crypto, Kini Kamu Bisa Beli NFT Pakai Kartu Kredit!

Mau Kaya dari Jualan NFT Seperti Ghozali? Wajib Bayar Pajak 0,5 Persen, Geng!

Gokil! Transaksi NFT Tembus Rp 152 Triliun di Tahun 2021, Meningkat 8 Kali Lipat

Bos OpenSea Jadi Miliuner, Lebih Kaya Mana Sama yang Bikin NFT?

Viral NFT Foto 6 Koruptor Indonesia Dijual Lewat OpenSea, Setya Novanto Paling Mahal!

Pemprov Jabar Bakal Punya Akun NFT, Ridwan Kamil: Gambar Monyet Aja Laku Rp50 M!

ARTIKEL TERKAIT
Thetan Arena Artwork De303
Saingi Axie Infinity, Thetan Arena Bisa Jadi Game Play-to-Earn Nomor 1: Bisa Cuan Banyak!
Koleksi Nft Seni Digital Paling Laris E358e
5 Koleksi NFT Seni Digital Terlaris dalam Seminggu Terakhir, Terjual Ratusan Miliar!
Foto Randy Bagus Dijual Di Pasar Nft 9ff2a
Wow! Foto Randy Bagus Dibanderol Rp620 Juta di Marketplace NFT Rarible, Mau Beli?
Syahrini Jual Nft 9e27c
Syahrini Mulai Terjun ke Dunia NFT, Jual Avatar Berhijab Mirip Dirinya
Kirim Uang Kripto Lewat Whatsapp 3bb55 44682
WhatsApp Rilis Fitur Baru untuk Transaksi Aset Kripto, Semudah Berkirim Pesan!
City Seoul Metaverse 748a6
Canggih! Seoul di Korea Selatan Bakal Jadi Kota Metaverse Pertama di Dunia
Tautan berhasil disalinX
x

Keluar dari JalanTikus

Popup External Background JalanTikus

Apakah anda yakin untuk meninggalkan website JalanTikus?

Ya
Batal