Suasana politik Indonesia kembali memanas menyusul keputusan DPR RI yang menyepakati RUU Pilkada pada Rabu (21/8/2024). Keputusan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehari sebelumnya, khususnya terkait batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur. Situasi ini memicu gelombang protes dari berbagai kalangan masyarakat.
Sejumlah tokoh publik merespon dengan membagikan poster Garuda Pancasila berlatar biru bertuliskan "Peringatan Darurat" di media sosial. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap peluang Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, untuk menjadi calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah mendatang.
Di tengah gejolak politik tanah air, Kaesang Pangarep justru terlihat berada di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Melalui unggahan Instagram Story istrinya, Erina Gudono, terungkap bahwa pasangan ini sedang menjalani perjalanan ke AS. Erina akan melanjutkan pendidikan S2 di University of Pennsylvania.
Kontras dengan situasi "Peringatan Darurat" di Indonesia, Kaesang dan Erina tampak menikmati momen santai di Grand Central Market, Los Angeles. Mereka terlihat menyantap roti seharga sekitar Rp400.000 dan berbelanja perlengkapan bayi. Salah satu item yang dibeli adalah stroller merek Mima Xari seharga sekitar Rp21 juta.
Perbedaan mencolok antara kondisi politik di tanah air dan aktivitas Kaesang di luar negeri menuai kritik pedas dari warganet. Banyak yang menyoroti ketidakpekaan pasangan ini terhadap situasi yang sedang terjadi di Indonesia. Beberapa netizen bahkan membandingkan mereka dengan Marie Antoinette, Ratu Prancis yang terkenal dengan gaya hidup mewahnya di tengah krisis kerajaan.
Sebelumnya, Kaesang Pangarep yang kini menjabat sebagai Ketua PSI diisukan akan mengikuti Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Namun, setelah pasangan Ridwan Kamil-Suswono diumumkan, ia beralih ke Jawa Tengah. Dengan kesepakatan DPR RI mengenai RUU Pilkada yang kontroversial, Kaesang dipastikan akan mendampingi Ahmad Luthfi sebagai calon wakil gubernur dalam Pilkada Jawa Tengah.
Polemik ini kembali memunculkan pertanyaan tentang netralitas pemerintah dalam proses demokrasi dan etika politik di Indonesia. Masyarakat diharapkan tetap kritis dan bijak dalam menyikapi perkembangan situasi politik yang dinamis ini.