Indonesia kembali digegerkan oleh aksi peretas Bjorka yang diduga telah membocorkan jutaan data sensitif milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Insiden ini terungkap setelah Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, membagikan informasi tersebut melalui akun X-nya pada Rabu (18/9/2024).
Menurut Teguh, sekitar 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diperjualbelikan di forum gelap internet dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang diduga bocor ini mencakup informasi pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, dan alamat email.
Yang mengejutkan, di antara data yang bocor tersebut terdapat informasi milik sejumlah pejabat tinggi negara. Tercatat nama-nama seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, putra bungsu Presiden Kaesang Pangarep, serta beberapa menteri kabinet seperti Sri Mulyani dan Budi Arie Setiadi.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku," tulis Teguh.
Bjorka, yang dikenal karena aksi peretasannya di Indonesia beberapa tahun lalu, kembali muncul dengan unggahan di Breach Forums pada September 2024. Dalam forum tersebut, Bjorka menawarkan total 6,6 juta data dengan harga US$10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar.
Perusahaan keamanan siber Falcon Feeds juga turut melaporkan insiden ini melalui akun X-nya. Mereka menyebutkan bahwa data yang bocor berisi informasi pribadi wajib pajak, meskipun keaslian klaim tersebut belum diverifikasi.
Selain pejabat eksekutif, data yang diduga bocor juga mencakup informasi dari petinggi aparat keamanan negara, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Beberapa menteri lain yang disebutkan dalam daftar adalah Erick Thohir (BUMN), Muhadjir Effendy (Menko PMK), Yaqut Cholil Qoumas (Agama), Zulkifli Hasan (Perdagangan), dan Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian).
Menanggapi dugaan kebocoran data ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pendalaman.
"Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.
Baca artikel dan berita menarik dari JalanTikus lainnya di Google News