Dalam upaya mendorong ekonomi kreatif, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan pembangunan gedung film atau bioskop di setiap kecamatan. Usulan ini disampaikan dalam rapat Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-panja Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025 dan RKP 2025.
Anggota Banggar DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, menyatakan bahwa pembangunan gedung film dan kesenian di tingkat kecamatan dapat memperkuat kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual. Menurutnya, fasilitas ini perlu difasilitasi oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan industri film dan seni.
"Untuk memperkuat kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, perlu dilakukan dengan penguatan ekosistem film dan seni, membangun gedung film, gedung kesenian/pertunjukan di tingkat kecamatan yang difasilitasi oleh pemerintah," jelas Andi.
Ia berpendapat bahwa terobosan dan pembenahan yang radikal diperlukan agar Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan dan konsumen industri kreatif.
Andi juga mengingatkan perluasan infrastruktur di Jakarta setelah adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia New Capital (IKN). Menurutnya, Jakarta perlu dipersiapkan sebagai kota bisnis yang inovatif untuk pengembangan industri kreatif.
Tidak hanya itu, Banggar DPR RI juga meminta pemerintah mendukung peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi. Dukungan pembiayaan dan subsidi dari pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kuliner Nusantara, seperti rumah makan khas.
Selain usulan pembangunan gedung film di setiap kecamatan, Banggar DPR RI juga mengingatkan pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Terdapat rencana pelaksanaan Inpres Jalan pada tahun 2024 yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah.
Andi menambahkan bahwa kebijakan konektivitas dan layanan transportasi juga perlu diperhatikan, terutama dalam pembangunan jalan daerah.
"Melaksanakan kebijakan konektivitas dan layanan transportasi, perlu keberpihakan untuk pembangunan jalan daerah karena kondisi kelayakan jalan daerah masih 50 persen," paparnya.
Wacana pembangunan bioskop di setiap kecamatan merupakan langkah baru dari DPR untuk mendorong ekonomi kreatif di Indonesia. Diharapkan dengan adanya fasilitas ini, akan muncul lebih banyak peluang bagi para pelaku industri film dan seni serta meningkatkan daya tarik pariwisata dan konsumsi industri kreatif secara keseluruhan.
Dukungan pemerintah dalam bentuk pembiayaan dan subsidi bagi UMKM serta peningkatan infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam mengembangkan ekonomi kreatif di tanah air. Semoga implementasi dari wacana ini dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
