Dicap Ilegal, Binance Justru Digandeng Telkom untuk Kerja Sama di Bursa Kripto

Default

Kerja sama yang dilakukan PT Telkom Indonesia Tbk. melalui MDI Ventures dengan Binance Holdings untuk membangun platform perdagangan kripto menuai kritikan dari banyak pihak.

Hal itu terjadi lantaran masih tingginya risiko kripto dan prosedur ilegal yang belum terpenuhi. Di satu sisi, Binance justru tidak mendapatkan izin operasi di berbagai negara.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa langkah anak perusahaan Telkom untuk bekerja sama dengan Binance merupakan kesalahan yang fatal.

Menurutnya, dalam merespon tren perdagangan kripto, diperlukan beberapa pertimbangan investasi terutama untuk melihat seberapa tinggi risiko dalam aset kripto tersebut.

Lebih lanjut, dirinya juga menyoroti status Binance yang masih dilarang di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) sendiri masih memasukkan Binance dalam daftar investasi ilegal yang mereka rilis.

Melihat hal itu, Bhima menegaskan bahwa Indonesia masih belum memiliki perangkat kebijakan yang menyeluruh terkait regulasi perdagangan kripto.

"Di satu sisi dilarang OJK, tetapi ini justru kerja sama dengan BUMN yang mungkin orientasinya hanya melihat profit saja," ujar Bhima, dilansir dari Bisnis.com, Selasa (21/12/2021).

Langkah ini tentu saja sangat kontradiktif. Menurutnya, telah terjadi kerancuan dalam memahami aset kripto oleh otoritas.

Di negara lain, kripto ikut termasuk sebagai aset currency, sehingga lembaga moneter dan keuangan seperti bank sentral juga ikut terlibat di dalamnya.

"Masalahnya, ini hanya hanya sebagai komoditas, sehingga peraturan di sini malah ada di Bappebti, padahal ada potensi transaksi kripto dapat menganggu nilai tukar mata uang, arus masuk dan keluar dana," jelas Bhima.

Lebih dari itu, Bhima menilai bahwa kerja sama antara anak usaha Telkom dengan Binance seolah menunjukkan ketidakjelasan arah kebijakan dan strategi BUMN.

Dengan kerja sama itu, lanjutnya, Telkom secara tidak langsung telah meninggalkan core business mereka yang pada dasarnya bergerak di bidang infrastruktur teknologi.

"Seharusnya, Telkom dan entitasnya tidak bermain di kripto, tetapi melakukan investasi dan pengembangan terhadap teknologi blockchain yang punya potensi untuk membangun sistem yang kuat bagi korps BUMN," ujarnya.

Telkom Indonesia D3d15

Sumber foto: ACN Media

Hal yang samau juga dilontarkan oleh Anggota Komisi VI DPRI RI, Achmad Baidowi. Ia mengaku sangat menyesalkan langkah anak usaha Telkom untuk terjun ke dalam bisnis kripto.

"Seharusnya mengadopsi teknologi blockchain saja, untuk membangun sistem smart contact atau teknologi pencatatan agar sistem operasional dapat lebih efisien, bukan malah ikut memfasilitasi spekulasi di bursa kripto," katanya.

Meski seluruh aktivitas Binance telah dicap ilegal oleh SWI sejak 2020, tapi Binance masih tetap melakukan transaksi perdagangan kripto di Tanah Air. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua SWI, Tongam L. Tobing.

"SWI telah meminta pemblokiran situs dan aplikasi Binance di Indonesia karena tidak memiliki izin sebagai crypto exchanger," ujar Tongam, belum lama ini.

Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations Telkom Indonesia, Ahmad Reza, pada akhirnya ikut memberi penjelasan terkait polemik yang terjadi.

Ia menjelaskan bahwa Telkom Group melalui anak usaha yang in line dengan teknologi blockchain bisa saja melakukan kolaborasi pengembangan bursa kripto dengan mempelajarinya terlebih dahulu.

Namun, hal itu hanya bisa dilakukan saat regulasi terkait bursa kripto sudah cukup baik dari sisi keamanan, transparansi, dan good corporate governance.

Negara lain yang juga secara tegas menolak aktivitas Binance adalah Singapura. Padahal, pemerintah Singapura sangat ingin menjadikan negaranya sebagai pusat kripto berskala global.

Managing Director Otoritas Moneter Singapura (MAS), Ravi Menon, menegaskan bahwa Singapura memiliki aturan ketat terkait karakter perdagangan kripto yang sangat berisiko, terutama untuk melindungi aset nasabah.

Itu artinya, Binance sendiri pada dasarnya telah dilarang di negara yang sangat terbuka bagi cryptocurrency seperti Singapura.

Namun, di Tanah Air, salah satu entitas plat merah justru mengajukan wacana kerja sama dengan platform tersebut hingga menuai polemik seperti saat ini.

Baca juga artikel seputar Finansial atau artikel menarik lainnya dari Muhammad Irsyad.

BACA JUGA

11 Potret Konyol Para Siswa Saat Berada di Ruang Kelas, Bikin Tepok Jidat!

7 Negara ini Tidak Terdapat di Peta Meski Telah Merdeka, Sudah Pada Tahu Belum?

5 Film Indonesia Remake yang Gagal Total, Penghinaan Bagi Film Aslinya?

Potret 7 Selebriti Cantik yang Terlahir Sebagai Pria | Bikin Cewek Auto Insecure!

5 Aset Kripto ini Diprediksi Bakal Berjaya Saat Web 3.0 Tiba, Bisa Dijadikan Pilihan Berinvestasi!

10 Potret Orang Foto Bareng yang Hasilnya Gagal Total, Banyak Hal Tak Terduga!

ARTIKEL TERKAIT
Kirim Uang Kripto Lewat Whatsapp 3bb55 44682
WhatsApp Rilis Fitur Baru untuk Transaksi Aset Kripto, Semudah Berkirim Pesan!
Web 3 0 0177f
Mengenal Apa Itu Web 3.0 dan Pengaruhnya pada Aset Kripto, Bukan Web Biasa!
Aset Kripto Paling Cuan Cce6f
4 Aset Kripto Berbasis Metaverse yang Menjanjikan, Tips Biar Cuan Banyak!
Bitcoin 28d9b
7 Cryptocurrency Paling Mahal Selain Bitcoin, Punya 1 Perak Bikin Tajir Melintir!
195 How About Buying Real Estate Property Through Online 57503
7 Aplikasi Jual Beli Rumah Terbaik di 2021, Wujudkan Impian Hunian Idamanmu!
7 Setup Pc Powerful Dengan Harga Tertinggi Di Dunia Mending Beli Mobil Mewah 08178
7 Komputer dengan Harga Paling Mahal di Dunia, Mending Beli Rumah Sekalian!
Tags Terkait: cryptocurrencyNFTNFTs
Tautan berhasil disalinX
x

Keluar dari JalanTikus

Popup External Background JalanTikus

Apakah anda yakin untuk meninggalkan website JalanTikus?

Ya
Batal