Cara Klaim JKP dari BPJS Ketenagakerjaan untuk Korban PHK, Mudah!

Kamu mungkin merasa cemas atau stres ketika mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Namun, tak perlu khawatir karena BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang dapat membantu kondisimu.

Bagaimana cara klaim JKP dari BPJS Ketenagakerjaan? Mari kita simak penjelasan lengkapnya di sini!

Apa itu PHK?

PHK diatur dalam UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 BAB I Pasal 1 ayat (25) yang diartikan sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Berdasarkan jenisnya, PHK dapat terjadi karena kondisi tertentu perusahaan, keinginan pekerja/buruh, sanksi hukum, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh.

Jenis-jenis PHK

1. PHK karena Kondisi Tertentu Perusahaan

Terjadi karena keinginan perusahaan disertai kondisi tertentu.
Misalnya: perusahaan melakukan penggabungan, efisiensi dengan penutupan perusahaan, atau pailit.

2. PHK karena Keinginan Pekerja/Buruh

Terjadi karena keinginan pekerja atau buruh.
Misalnya: pekerja mengajukan permohonan PHK karena pengusaha melakukan tindakan-tindakan tertentu.

3. PHK Karena Sanksi Hukum

Terjadi pada kasus sakit berkepanjangan hingga cacat akibat kecelakaan kerja.

4. PHK Karena Pelanggaran

Sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh juga bisa menjadi alasan PHK.

Ketentuan Kompensasi PHK

Perusahaan yang melakukan PHK wajib memberikan sejumlah hak kepada mantan karyawannya seperti pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Apa itu Jaminan Kehilangan Pekerjaan/JKP?

JKP adalah singkatan dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Manfaat JKP bisa dicairkan sejak 11 Februari 2022 dengan syarat dan ketentuan tertentu. Manfaat uang tunai dari JKP diberikan selama 6 bulan setelah pekerja yang terkena PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima.